Desa Wisata Budaya Plempoh

Kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah DIY (statusquo) yang ditujukan untuk mendongkrak  peningkatan potensi desa wisata seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata DIY, diantaranya yaitu  Pemda DIY menganggarkan Rp 800 juta pada APBD DIY 2013 untuk diberikan kepada 32 desa wisata. Per desa  mendapat bantuan sebesar Rp 25 juta, yang nantinya digunakan sebagai pengembangan serta penyelenggaraan event agar meningkatkan jumlah pengunjung. Sebenarnya ada sekitar 100 desa wisata yang mengajukan proposal. Namun setelah diseleksi hanya ada 32 desa yang layak mendapat bantuan karena menjalankan fungsinya dengan baik. Seleksi ketat yang dilakukan dengan tujuan anggaran yang diberikan mampu dikelola secara optimal. Sebab, saat ini terdapat sekitar 40 desa wisata yang mampu mengelola diri untuk peningkatan kunjungan wisatawan. Seperti Desa Bejiharjo Gunungkidul dan Pentingsari Cangkringan Sleman. Selain itu, upaya peningkatan kunjungan wisatawan dilakukan dengan perbaikan infrastruktur di sejumlah objek wisata (jogja.tribunnews.com).

Untuk meningkatkan pembangunan desa wisata yang berkualitas, sehingga mampu mendongkrak pendapatan asli daerah, kebijakan yang harus ditempuh adalah sebagai berikut.

Pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya, serta di bidang-bidang kepariwisataan. Pendidikan diperlukan untuk tenaga-tenaga yang akan dipekerjakan dalam kegiatan manajerial. Untuk itu, sebaiknya ditugaskan generasi muda dari desa yang bersangkutan untuk dididik pada sekolah-sekolah kepariwisataan, sedangkan pelatihan diberikan kepada mereka yang akan diberi tugas menerima dan melayani wisatawan. Keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya diberikan kepada para petugas kepariwisataan di desa, kecamatan, dan kabupaten, karena penduduk desa umumnya hanya mempunyai keterampilan bertani. Kepada mereka dapat diberikan pelatihan keterampilan lain untuk menambah kegiatan usaha seperti kerajinan, industri rumah tangga, pembuatan makanan lokal, budi daya jamur, cacing, menjahit, dan lain sebagainya.

Pola kemitraan atau kerjasama dapat saling menguntungkan multi stakeholder, baik pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang-bidang usaha yang bisa dikerjasamakan, antara lain seperti : bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain.

Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti : Rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara-upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.

Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa atau kabupaten harus sering mengundang wartawan dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan hal tersebut.

Secara rutin di desa wisata perlu diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bias menarik wisatawan atau penduduk desa lain untuk mengunjungi desa wisata tersebut, misalnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olah raga, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, pemerintah DIY sudah menganggarkan Rp 1,12 miliar untuk  penyelenggaraan  15 event di berbagai objek wisata yang sebagian besar merupakan desa wisata, dan dilakukan kontinyu setiap bulannya. Seperti festival layang-layang, kompetisi panjat tebing dan lainnya (jogja.tribunnews.com). Diharapkan penyelenggaraan even lebih bersifat kebudayaan baik kontemporer maupun tradisional yang atraktif, sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan. 

Universitas-Universitas di Indonesia mensyaratkan melakukan Kuliah Kerja Praktek Lapangan (KKPL) bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, sehubungan dengan itu sebaiknya dijalin atau diadakan kerjasama antara desa wisata dengan Universitas yang ada, agar bisa memberikan masukan dan peluang bagi kegiatan di desa wisata untuk meningkatkan pembangunan desa wisata tersebut. Untuk memperkaya Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) di desa percontohan, dapat dibangun berbagai fasilitas dan kegiatan sebagai berikut :

Perlunya standarisasi desa wisata agar desa wisata mampu bertahan karena kualitasnya yang terstandarisasi, selain itu juga menghindari kejenuhan wisatawan sehingga berdampak pada kestabilan kunjungan terhadap desa wisata dan meningkatnya kualitas ekonomi masyarakat serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (Kompas, 12 Oktober 2010). Dalam hal ini, pemerintah melalui dinas pariwisata melakukan pemantauan, sertifikasi dan reward terhadap desa wisata agar mampu mempertahankan kualitas dan secara mandiri mampu mengembangkan kreativitas, sehingga memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu juga pembangunan sarana transportasi. Dalam hal ini, pemerintah menganggarakan Rp 1,5 miliar pada APBD 2013 (jogja.tribunnews.com).

Dalam pembangunan desa wisata ini pemerintah daerah (desa atau kabupaten) bertindak sebagai fasilitator membangun fasilitas umum, seperti jalan, terminal kendaraan, gedung serbaguna di desa, gedung peribadatan, rumah sakit, gedung sekolahan, alat komunikasi, dan promosi. Penyelenggaraan usaha kepariwisataan beserta fasilitasnya diserahkan kepada swasta, koperasi dan perorangan. Dengan demikian pembiayaan pembangunan fasilitas umum diusahakan dari APBD kabupaten setempat atau mencari bantuan pemerintah pusat dan bantuan hibah dari luar negeri.

Dalam mengembangkan potensi desa wisata, perlu adanya pemberdayaan masyarakat sebagai stakeholder yang merasakan langsung dampak positifnya. Pemberdayaan masyarakat mempunyai dua makna pokok, yaitu